Jakarta, Selasa (21 April 2009) -- Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta penduduk penderita buta aksara atau 0,97 persen akan tuntas pada 2009. Pada 2008 di Indonesia terdapat 9,7 juta atau 5,97 persen penderita buta aksara yang harus diupayakan tuntas minimal tinggal 7,7 juta atau lima persen pada tahun ini. Sebanyak 800 juta lebih penduduk dunia pada umumnya adalah perempuan yang masih menderita buta aksara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas Hamid Muhammad pada Workshop Pekan Aksi Global Pendidikan Untuk Semua di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (21/04/2009) .

Hamid menyebutkan, dari dua juta penduduk penderita buta aksara yang harus dituntaskan sebanyak 70 persen lebih berusia 45 tahun dan 64 persen adalah perempuan. Dia mengatakan, sumber buta aksara adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan layanan pendidikan dasar. "Jumlahnya cukup banyak sekitar 200 ribuan lebih setiap tahun tidak tertangani," katanya.

Lebih lanjut Hamid mengatakan, sumber buta aksara adalah dari kelompok khusus seperti anak jalanan dan anak dari daerah terpencil. Selain itu, ada anak - anak yang berada di luar negeri seperti di Sabah dan Serawak Malaysia. "Jumlahnya cukup banyak, puluhan ribu yang tidak mendapatkan layanan," katanya.

Hamid menyebutkan, kelompok lain adalah anak-anak yang putus sekolah jenjang sekolah dasar kelas 1, 2, 3, dan 4, yang kalau tidak tertangani mereka akan buta huruf kembali. "Oleh karena itu, ke depan kita berharap pendididkan keaksaraan ini harus kita cermati betul. Harus kita terapkan betul pendekatan pemberdayaan bukan hanya memelekhurufkan, tetapi juga ada program - program lanjutan, sehingga mereka tidak buta huruf kembali," katanya.

Hamid mengungkapkan, terdapat dua kendala dalam memelekaksarakan penderita buta aksara. Pertama adalah kesulitan dalam membaca dan menulis. Kedua adalah belajar bahasa Indonesia. Untuk mengatasi kendala tersebut, kata dia, pemerintah menyelenggarakan program belajar melek aksara berbasis bahasa daerah atau bahasa ibu. "Sudah ada sebanyak sembilan bahasa ibu yang kita kembangkan. Kalau sudah bisa baca tulis bahasa ibunya baru kita perkenalkan bahasa indonesia," katanya.

Hamid mengatakan, mulai tahun ini pemerintah akan menerapkan satu skema bersama UNESCO yang disebut life literacy initiative for empowerment. Arah program ini, kata dia, adalah bukan hanya sekedar memelekhurufkan saja, tetapi juga akan memberdayakan baik secara ekonomi, sosio kultural, maupun lingkungan hidup. "Jadi bukan belajar buta aksara dulu, tetapi belajar kecakapan hidup baru kemudian kita perkenalkan aksara," katanya.

Selanjutnya, kata Hamid, program kecakapan hidup ini akan diintegrasikan dengan program keaksaraan dan program kesetaraan disamping program kursus dan pelatihan "Jadi itu nanti yang akan jadi landasan pendidikan nonformal. Semua pendidikan nonformal basisnya life skill," katanya.

Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Retno S. Sudibyo, selaku Koordinator Nasional Education for All, mengatakan, pendidikan untuk pengembangan yang berkelanjutan atau education for sustainable development merupakan sebuah paradigma baru pembelajaran atau pendidikan. "Jadi tidak hanya pendidikan untuk kompetensi tertentu saja, tetapi mempunyai wawasan yang dilandasi dengan tiga dimensi yakni kesinambungan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan termasuk sosial dan budaya," katanya.***